10 Pos Lintas Batasan Negeri Dibentuk buat Prediksi Pelintasan Ilegal

Kepala Tubuh Nasional Pengelola Perbatasan( BNPP) sekalian Menteri Dalam Negara( Mendagri) Tito Karnavian berkata hendak membangun 10 pos lintas batasan negeri( PLBN) pada tahun 2020 ini. Dibangunnya 10 PLBN ini buat mengestimasi pelintasan ilegal untuk benda ataupun orang.

” Yang kedua kita wajib menertibkan kemudian lintas orang serta benda, dengan perbanyak pos lintas batasan. Kita bersyukur dalam periode awal presiden Jokowi telah membangun serta memodernisasi 7 pos lintas batasan, 3 di Kalimantan, 3 di NTT berbatasan dengan Timor Leste, serta 1 di Papua di Skouw,” kata Tito di Hotel Pull Man, Jakarta, Rabu( 11/ 3/ 2020).

” Tetapi tahun ini, atas perintah dia terdapat 11 yang dibentuk, 1 telah berakhir di Marauke berbatasan dengan PNG( Papua Nugini), serta masih terdapat 10 yang kita harapkan sangat telat dini tahun depan berakhir, sehingga dapat meningkat lagi 11,” sambungnya.

Usai membangun 10 PLBN pada tahun, secara bertahap pemerintahan hendak membangun 8 PLBN secara bertahap sampai 2024. PLBN itu antara lain Maritaing, Kabupaten Alor, Haumeni Ana Kabulaten Timur Timor Utara, Sei Manggaris Kabupaten Nunukan Lintas Batas , Turiskan Kabupaten Belu. Tidak hanya itu, ikut didirikan di Miangas Kabupaten Talaud, Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe, Siding Kabupaten Bengkayang serta Waris Kabupaten Keerom.

” Baru terdapat sebagian lagi dibentuk bertahap hingga 2024. Terdapat target- target kita, Kalimantan Utara paling utama, itu wilayah yang pula garis batasnya tidak begitu jelas,” ucap Tito.

Tito berkata pembangunan PLBN di perbatasan buat mengkontrol pelintasan orang serta benda ilegal. Bagi Tito, pelintasan benda serta orang ilegal itu beresiko untuk Indonesia.

” Jika tidak terkendali, hendak terjalin perlintasan orang ilegal, perlintasan benda ilegal. ya jika barangnya hanya sembako kecil- kecilan tetapi jika itu narkotik, setelah itu benda kimia yang beresiko, detonator buat bom, bom ikan ataupun bom oleh teroris, lintas batasan orangnya merupakan human trafficking, penyelundupan senjata setelah itu terorisme, itu kan beresiko buat negeri,” ucap Tito.

Tidak hanya tidak terkendalinya lintas orang serta benda ilegal, Tito berkata pemasukan negeri pula menurun. Karena bea masuk serta bea keluar tidak diterima oleh pemerintah.

” Di samping itu ya tadi, kemudian lintas benda yang tidak terkendali otomatis hendak kurangi pemasukan negeri dari bea masuk serta bea keluar kan wajib terdapat biayanya buat negeri, buat menaikkan APBN kita, nah itu kira- kira buat menaikkan pos lintas batasan nasional,” imbuhnya.